Tidak Hanya DIY, Musa Rajekshah Harap Open Government Juga Diimplementasi Daerah Lain

02-05-2025 / B.K.S.A.P.
Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Musa Rajekshah saat Kunjungan Kerja Panja OGP BKSAP DPR RI ke DIY, Jumat (2/5/2025). Foto: Tiara/vel

PARLEMENTARIA, DIY - Melihat langkah-langkah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam menjalankan prinsip open government Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Musa Rajekshah mendorong implementasi open government yang dilakukan DIY bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. 

 

Menurutnya pemda DIY berhasil menunjukkan komitmen pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Disamping prestasi DIY yang juga membanggakan yaitu masuk dalam 55 pemerintah daerah di dunia dalam program Open Government Partnership (OGP) Lokal 2024.

 

“Kita berharap pelaksanaan open government ini tidak berhenti di DIY saja. Semua daerah di Indonesia harus bisa mengikutinya. Ini bukan masalah kemampuan, tapi kemauan dari Kepala Daerah,” ujar Ijeck sapaan akrabnya kepada Parlementaria dalam Kunjungan Kerja Panja OGP BKSAP DPR RI ke DIY, Jumat (2/5/2025).

 

Lebih lanjut, Musa mendorong agar DPR bersama pemerintah pusat mengambil langkah konkret untuk mewajibkan seluruh pemerintah daerah menerapkan open government. Ia juga menekankan pentingnya keseragaman sistem, terutama melalui dukungan aplikasi digital yang disiapkan oleh pemerintah pusat.

 

“Pelaksanaan open government tidak bisa hanya semangatnya saja. Harus disertai implementasi nyata dan berbasis digital. Kita sudah lihat sendiri manfaatnya di Yogya, pengawasan jadi lebih transparan dan efektif,” tambah politisi fraksi Golkar itu.

 

Menurut Ijeck, penerapan e-government secara menyeluruh dan terintegrasi dari pusat hingga ke tingkat desa dan kelurahan sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan berpihak pada rakyat.

 

“Kalau kita ingin negara ini lebih makmur dan sejahtera, maka kita butuh pemimpin yang bertanggung jawab, tapi itu juga harus didukung dengan sistem pengawasan yang kuat. Digitalisasi dan keterbukaan adalah kuncinya,” tegasnya.

 

Ke depan Ijeck berharap praktik baik yang dilakukan oleh DIY dapat menginspirasi dan mendorong lahirnya komitmen serupa di seluruh Indonesia, sehingga prinsip open government benar-benar menjadi fondasi pemerintahan modern yang melayani. (tra/aha)

BERITA TERKAIT
GKSB Indonesia – Austria Tingkatkan Hubungan Kerja Sama Ekonomi hingga Militer
15-08-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) BKSAP DPR RI – Parlemen Austria, Amelia Anggraini menegaskan DPR RI...
Terima Kunjungan Dubes, BKSAP Bahas Peningkatan Kerja Sama Indonesia-Selandia Baru
11-08-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera menegaskan ingin lebih meningkatkan hubungan bilateral...
Monumen Sir Michael Somare Perkuat Hubungan Indonesia-Papua Nugini
11-08-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menghadiri upacara peresmian Monumen Nasional untuk...
Dorong Standar Keberlanjutan Sawit, BKSAP Soroti Kolaborasi Indonesia-Malaysia
07-08-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta— Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga menekankan pentingnya penguatan kerja sama antara Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi...